Komodonews, komodo news, berita komodo

Walikota Jeriko dengan Kadis Andreas bahas soal pembangunan infrastruktur…


Pertemuan antara Walikota Kupang Jeriko dengan Kadis Andreas di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT, di Kator Gubernur NTT Pertama, Jalan Basuki Racmat No. 1, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Jumat (6/10/2017) pukul 11.00 – 12.00 WITA. (foto: dok.dinas pupr ntt)
Komodonews, komodo news, berita komodo

KOMODONEWS.INFO: Ada sejumlah lahan yang masih belum diberikan oleh tuan tanah kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk di bangun jalan.

Terhadap sejumlah persoalan yang terjadi di Kota Kupang tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Andreas W. Koreh meminta bantuan kepada Walikota Kupang Jefritson Riwu Kore (Jeriko) agar bersama-sama mencari jalan keluar untuk menjawab persoalan yang terjadi.

“Saya sangat mengaharapkan bantuan dari Bapak Walikota Kupang untuk sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, terutama menyangkut pembebasan lahan yang menghambat pembangunan dan pelayanan,” kata Kadis Andreas saat bertemu dengan Walikota Jeriko beberapa waktu yang lalu, di Kantor Dinas PUPR NTT.

Kadis Andreas meminta agar Walikota Jeriko dapat membantu Dinas PUPR dalan beberapa persoalan, seperti masalah penyelesaian lahan di Jalan Frans Seda yang menjadi milik dari Keluarga Eoh, dan Haba.

Selain itu masalah lahan di Jalan W.J. Lalamentik milik Keluarga Amabi, dan penyelesaian masalah lahan untuk pembangunan Jembatan Kembar di Kelurahan Liliba.

Menurutnya, pekerjaan jalan di ruas Jalan W.J. Lalamentik, dan pembangunan Jembatan Kembar Liliba mengalami hambatan, karena masalah lahan, sehingga peran aktif pemerintah kota sangat diharapkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Lebih dari itu, menyangkut pelayanan air bersih, Kadis Andreas juga mengajak pemerintah Kota Kupang dapat bekerjasama untuk pembebasan lahan Bendungan Kolhua, serta persoalan PDAM Kabupaten Kupang, yang hingga saat ini Pemerintah Kabupaten tetap bersikeras tidak mau menyerahkan pengelolaannya, padahal pembangunan Bendungan Reknamo telah nyaris rampung, dan akan diserahkan pengelolaannya kepada Pemkab Kupang.

“Di daerah manapun, tidak ada perusahan daerah yang beroperasi di dua wilayah sekaligus, apalagi PDAM. Yang namanya PDAM yang menjadi milik kabupaten tertentu, maka cakupan operasinya hanya untuk kabupaten yang sama, karena tarif dasarnya ditentukan melalui peraturan kepala daerah masing-masing, dan tidak bisa diterapkan pada daerah lain. Masa Perda Kabupaten berlaku di Kota Kupang,” ujar Kadis Andreas heran.

Komodonews, komodo news, berita komodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Walikota Jeriko dengan Kadis Andreas bahas soal pembangunan infrastruktur…

1 / 2Next

log in

reset password

Back to
log in
Komodonews, komodo news, berita komodo